Bayangkan sebuah ruang redaksi. Seorang wartawan menelepon dua narasumber. Yang pertama datang dengan riset puluhan tahun dan konsensus komunitas ilmiah. Yang kedua datang dengan opini kosong, tanpa satu pun data yang bisa dicek. Wartawan itu lalu menulis berita, memberi porsi yang persis sama untuk keduanya, dan menutupnya dengan kalimat yang sudah terlalu akrab: “Kebenaran ada di tengah-tengah.”
Padahal, jika satu pihak membawa bukti dan pihak lain hanya membawa keras kepala, titik tengahnya bukanlah kebenaran. Titik tengahnya adalah kebohongan yang dikemas rapi.
Inilah yang disebut false balance, dan inilah bentuk paling umum dari netralitas yang malas. Gaye Tuchman, dalam riset klasiknya yang masih dikutip sampai hari ini, menyebut praktik ini sebagai “ritual strategis”. Katanya, “Objektivitas adalah ritual strategis yang dilakukan wartawan untuk melindungi diri dari kritik, bukan untuk menjamin kebenaran.” Wartawan mengumpulkan pernyataan dari dua pihak yang berseberangan, menyusun berita tanpa memihak, meskipun salah satu klaim sama sekali tidak berdasar. Hasilnya tampak rapi, steril, dan aman. Namun, sesungguhnya ia sedang menghancurkan kemampuan publik membedakan fakta dari fiksi.
Sebab, ada perbedaan mendasar antara bersikap adil dan berpura-pura netral. Maka, kita perlu memilah tiga hal yang sering dianggap sama. Netralitas yang malas: ia bersembunyi di balik ilusi keseimbangan untuk menghindari tanggung jawab menyatakan yang benar, seperti yang disebut Jay Rosen sebagai the view from nowhere, klaim absurd bahwa wartawan bisa berdiri tanpa perspektif. False balance: gejala paling kasat mata dari kemalasan itu, ketika dua klaim yang timpang secara faktual disajikan seolah setara. Keberpihakan yang jujur: model jurnalisme yang mengakui posisinya secara terbuka, tetapi tetap terikat pada disiplin verifikasi, akurasi, dan transparansi, seperti yang dirumuskan Kovach dan Rosenstiel dalam The Elements of Journalism.
Perbedaannya bukan soal gaya, melainkan soal kejujuran. Netralitas yang malas bertanya, “Bagaimana caranya agar saya tidak disalahkan?” Keberpihakan yang jujur bertanya, “Bagaimana caranya agar publik tahu apa yang sebenarnya terjadi?”
Akibat dari kemalasan ini tidak main-main. Ketika pandemi melanda, beberapa media memberi panggung setara kepada ahli virologi dan influencer antivaksin dengan dalih hak jawab. Publik menjadi bingung, sebagian menolak vaksinasi. Hameleers dan van der Meer menegaskan dalam riset mereka bahwa “keseimbangan yang dipaksakan pada isu faktual bukanlah netralitas, melainkan bias struktural yang menguntungkan status quo.” Ketika media menempatkan hoaks dan fakta sebagai dua pendapat setara, publik kehilangan kemampuan membedakan yang benar dari yang salah. Jurnalisme yang menolak membedakan fakta dan hoaks atas nama keseimbangan sesungguhnya sedang memproduksi ketidakpastian massal.
Mengapa praktik ini begitu mengakar? Sebab, ia bukan sekadar kebiasaan buruk, melainkan produk dari struktur ekonomi media. Di Indonesia, dua belas konglomerasi menguasai hampir semua televisi swasta dan mayoritas portal berita. Redaksi tidak berani memihak pada fakta jika fakta itu mengancam kepentingan pemilik. Maka, diproduksilah berita-berita “aman” yang tidak pernah menyebut kebohongan sebagai kebohongan, melainkan sebagai “pernyataan yang masih diperdebatkan”. Netralitas menjadi tameng, dan ilusi keseimbangan menjadi komoditas.
Di sinilah keberpihakan yang jujur menawarkan jalan keluar. Ia bekerja seperti laboratorium transparansi. ProPublica di Amerika Serikat berdiri dengan misi terang-terangan: “Kami berdiri di sini: membongkar penyalahgunaan kekuasaan dan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.” Mereka tidak berpura-pura netral. Namun, mereka juga memublikasikan laporan keuangan, mengungkap donatur, dan mencantumkan konflik kepentingan penulis. Hasilnya? Enam Pulitzer dan lebih dari 36.000 donatur. Pembaca tidak curiga karena semua kartu dibuka di atas meja. Lebih dekat ke rumah, Project Multatuli menjalankan model serupa: menyuarakan kelompok marjinal, didanai lebih dari 5.000 anggota, dan memublikasikan laporan keuangan secara rinci. Survei internal mereka menunjukkan 89% anggota percaya justru karena transparansi posisi, bukan karena klaim netral.
Ini masuk akal. Publik sudah cukup cerdas mencium kepalsuan. Reuters Institute dalam Trust in News Project 2022 menegaskan bahwa “keberpihakan yang dinyatakan secara transparan lebih dipercaya daripada klaim netral yang tidak jujur.” Publik menghargai media yang mengakui sudut pandangnya karena mereka bisa menilai sendiri dengan informasi itu. Ketika sebuah media mengaku tanpa perspektif, padahal kita tahu ia dimiliki oleh konglomerasi tertentu, yang terjadi bukanlah kepercayaan, melainkan sinisme. Kepercayaan terhadap berita di Indonesia hanya 35%. Salah satu penyebab utamanya adalah persepsi bahwa media menyembunyikan agenda di balik topeng netral.
Tentu, keberpihakan yang jujur bukanlah lisensi untuk mengabaikan fakta yang tidak mengenakkan. Justru sebaliknya: ia menuntut standar verifikasi yang lebih tinggi. Sebab, setiap kesalahan akan langsung menghantam kredibilitas yang dibangun di atas transparansi. Media advokasi harus lebih ketat daripada media “netral” karena mereka tidak bisa bersembunyi di balik dalih “kami hanya menyampaikan dua sisi”. Prinsip utamanya, seperti diingatkan Kovach dan Rosenstiel, tetap loyalty to truth: keberpihakan kepada kebenaran faktual, bukan kepada agenda politik tertentu. Tanpa ini, keberpihakan jujur akan terdegradasi menjadi corong propaganda.
Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, untuk ruang redaksi: berhentilah bersembunyi. Nyatakan misi secara terbuka, cantumkan potensi konflik kepentingan, dan biarkan publik menilai. Kode Etik Jurnalistik kita sebenarnya sudah memberi landasan: berimbang itu proporsional terhadap kebenaran fakta, bukan memberi porsi sama untuk setiap klaim. Jadi, keberpihakan pada fakta tetap sah. Kedua, untuk publik: jangan percaya pada media yang mengaku tanpa perspektif. Tanyakan selalu siapa pemiliknya, siapa donaturnya, apa misinya. Media yang transparan lebih bisa dipegang pertanggungjawabannya. Ketiga, untuk kebijakan: media advokasi independen butuh ekosistem yang mendukung, entah lewat insentif pajak atau status badan hukum nirlaba. Tanpa itu, ruang informasi kita akan didominasi oleh dua ekstrem yang sama berbahayanya: media konglomerasi yang netral-malas dan media propagandis yang partisan-gelap.
Demokrasi tidak bisa berjalan di atas fondasi ketidakpastian yang diproduksi secara massal. Ia membutuhkan warga yang bisa membedakan fakta dari fiksi. Selama kita terus menuntut media untuk “netral” sambil membiarkan mereka dikuasai segelintir konglomerasi, selama itu pula kita memelihara ilusi yang merugikan diri sendiri. Keberpihakan yang jujur bukanlah ancaman bagi demokrasi. Ia justru syaratnya. Sebab, seperti kata Rosen, tidak ada yang namanya “view from nowhere”. Setiap berita ditulis dari suatu tempat. Pertanyaannya bukan apakah media berpihak, melainkan apakah keberpihakannya dinyatakan dengan jujur dan dipertanggungjawabkan dengan verifikasi. Sisanya, publik tinggal menilai sendiri dengan akal sehat dan informasi yang utuh.
Tinggalkan Balasan